Layanan Daftar Layanan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lamongan

Daring & Luring

Dasar Hukum yang digunakan dalam Standar Pelayanan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, mengacu pada :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

Akses Layanan Daring

https://jdih.lamongankab.go.id/

Layanan Publik

Layanan Lainnya

Luring

Standar Pelayanan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati

Layanan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati untuk menyelaraskan substansi, materi muatan, dan teknik penyusunan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah agar sesuai ketentuan dan tidak tumpang tindih.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

Layanan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah untuk menyelaraskan substansi, materi muatan, dan teknik penyusunan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah agar menghasilkan rancangan yang selaras dan tidak tumpang tindih.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Penanganan Perkara

Layanan penanganan perkara yang meliputi penerimaan, penelaahan, koordinasi, penyusunan bahan hukum, dan pendampingan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pencatatan Penomoran Produk Hukum Daerah

Layanan pencatatan dan pemberian nomor Produk Hukum Daerah sesuai jenis, urutan, dan tahun penetapan atau pengundangan sebagai bagian dari tertib administrasi dan dokumentasi hukum.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Layanan pendampingan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Produk Hukum Daerah melalui konsultasi, fasilitasi, koordinasi, dan pemberian masukan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Layanan pengelolaan, pemutakhiran, penataan, dan penyebarluasan dokumentasi serta informasi hukum melalui JDIH untuk memudahkan masyarakat dan perangkat daerah memperoleh informasi hukum

Detail Layanan

Daring & Luring

Standar Pelayanan Permintaan Data dan Informasi Hukum

Layanan penyediaan data dan informasi hukum kepada masyarakat, Perangkat Daerah, dan pihak yang berkepentingan melalui penyampaian informasi hukum yang akurat, mudah diakses, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Permohonan Pendapat Hukum

Layanan pemberian pendapat hukum kepada Perangkat Daerah atas permasalahan hukum yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Detail Layanan