Penanganan Perkara merupakan layanan fasilitasi dan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dalam penyelesaian perkara hukum melalui koordinasi, penyusunan dokumen, pemberian pertimbangan hukum, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan Pemerintah Daerah.




