Layanan Standar Pelayanan Penanganan Perkara | Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan

Luring

Layanan Penanganan Perkara meliputi kegiatan:

Menerima dan mencatat laporan, surat panggilan, gugatan, permohonan, atau dokumen terkait perkara yang melibatkan Pemerintah Daerah.
Melakukan telaah dan identifikasi terhadap pokok permasalahan serta aspek hukum perkara.
Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain yang berkepentingan dalam penanganan perkara.
Menyiapkan bahan, data, dokumen, dan telaahan hukum yang diperlukan dalam penanganan perkara.
Memberikan konsultasi dan pendapat hukum sesuai kewenangan.
Melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melakukan pemantauan perkembangan proses perkara dan menyiapkan bahan tindak lanjut.
Melakukan dokumentasi dan pengadministrasian terhadap proses serta hasil penanganan perkara.

Layanan Publik

Layanan Lainnya

Daring & Luring

Daftar Layanan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lamongan

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati

Layanan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati untuk menyelaraskan substansi, materi muatan, dan teknik penyusunan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah agar sesuai ketentuan dan tidak tumpang tindih.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

Layanan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah untuk menyelaraskan substansi, materi muatan, dan teknik penyusunan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah agar menghasilkan rancangan yang selaras dan tidak tumpang tindih.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pencatatan Penomoran Produk Hukum Daerah

Layanan pencatatan dan pemberian nomor Produk Hukum Daerah sesuai jenis, urutan, dan tahun penetapan atau pengundangan sebagai bagian dari tertib administrasi dan dokumentasi hukum.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Layanan pendampingan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Produk Hukum Daerah melalui konsultasi, fasilitasi, koordinasi, dan pemberian masukan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Layanan pengelolaan, pemutakhiran, penataan, dan penyebarluasan dokumentasi serta informasi hukum melalui JDIH untuk memudahkan masyarakat dan perangkat daerah memperoleh informasi hukum

Detail Layanan

Daring & Luring

Standar Pelayanan Permintaan Data dan Informasi Hukum

Layanan penyediaan data dan informasi hukum kepada masyarakat, Perangkat Daerah, dan pihak yang berkepentingan melalui penyampaian informasi hukum yang akurat, mudah diakses, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Permohonan Pendapat Hukum

Layanan pemberian pendapat hukum kepada Perangkat Daerah atas permasalahan hukum yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Detail Layanan