Layanan Standar Pelayanan Permohonan Pendapat Hukum | Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan

Luring

Layanan Permohonan Pendapat Hukum meliputi kegiatan:

Menerima permohonan pendapat hukum dari Perangkat Daerah atau unit kerja terkait.
Memeriksa kelengkapan surat permohonan, data, dokumen, dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum.
Melakukan identifikasi dan telaah terhadap permasalahan hukum yang disampaikan.
Melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan Perangkat Daerah atau pihak terkait apabila diperlukan.
Melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspek hukum yang relevan.
Menyusun pendapat hukum sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan dan pengambilan keputusan.
Menyampaikan pendapat hukum kepada pemohon sesuai dengan ketentuan dan kewenangan.
Melakukan dokumentasi dan pengarsipan permohonan serta hasil pendapat hukum.

Layanan Publik

Layanan Lainnya

Daring & Luring

Daftar Layanan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lamongan

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati

Layanan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati untuk menyelaraskan substansi, materi muatan, dan teknik penyusunan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah agar sesuai ketentuan dan tidak tumpang tindih.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

Layanan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah untuk menyelaraskan substansi, materi muatan, dan teknik penyusunan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah agar menghasilkan rancangan yang selaras dan tidak tumpang tindih.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Penanganan Perkara

Layanan penanganan perkara yang meliputi penerimaan, penelaahan, koordinasi, penyusunan bahan hukum, dan pendampingan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pencatatan Penomoran Produk Hukum Daerah

Layanan pencatatan dan pemberian nomor Produk Hukum Daerah sesuai jenis, urutan, dan tahun penetapan atau pengundangan sebagai bagian dari tertib administrasi dan dokumentasi hukum.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Layanan pendampingan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Produk Hukum Daerah melalui konsultasi, fasilitasi, koordinasi, dan pemberian masukan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Layanan pengelolaan, pemutakhiran, penataan, dan penyebarluasan dokumentasi serta informasi hukum melalui JDIH untuk memudahkan masyarakat dan perangkat daerah memperoleh informasi hukum

Detail Layanan

Daring & Luring

Standar Pelayanan Permintaan Data dan Informasi Hukum

Layanan penyediaan data dan informasi hukum kepada masyarakat, Perangkat Daerah, dan pihak yang berkepentingan melalui penyampaian informasi hukum yang akurat, mudah diakses, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan