Layanan Standar Pelayanan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

Luring

Layanan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

Menerima dan memeriksa rancangan Peraturan Daerah beserta dokumen pendukung dari Perangkat Daerah dan/atau pemrakarsa.
Melakukan penelaahan terhadap substansi, materi muatan, dasar hukum, dan teknik penyusunan rancangan Peraturan Daerah.
Mengidentifikasi kesesuaian rancangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan terkait, dan kebijakan daerah.
Melakukan koordinasi dan pembahasan bersama Perangkat Daerah, pemrakarsa, dan pihak terkait.
Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap substansi dan rumusan rancangan Peraturan Daerah.
Melakukan penyempurnaan dan pemantapan konsepsi rancangan berdasarkan hasil harmonisasi dan pembahasan.
Mendokumentasikan hasil harmonisasi sebagai bahan tindak lanjut proses pembentukan Peraturan Daerah.

Layanan Publik

Layanan Lainnya

Daring & Luring

Daftar Layanan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lamongan

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati

Layanan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati untuk menyelaraskan substansi, materi muatan, dan teknik penyusunan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah agar sesuai ketentuan dan tidak tumpang tindih.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Penanganan Perkara

Layanan penanganan perkara yang meliputi penerimaan, penelaahan, koordinasi, penyusunan bahan hukum, dan pendampingan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pencatatan Penomoran Produk Hukum Daerah

Layanan pencatatan dan pemberian nomor Produk Hukum Daerah sesuai jenis, urutan, dan tahun penetapan atau pengundangan sebagai bagian dari tertib administrasi dan dokumentasi hukum.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Layanan pendampingan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Produk Hukum Daerah melalui konsultasi, fasilitasi, koordinasi, dan pemberian masukan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Layanan pengelolaan, pemutakhiran, penataan, dan penyebarluasan dokumentasi serta informasi hukum melalui JDIH untuk memudahkan masyarakat dan perangkat daerah memperoleh informasi hukum

Detail Layanan

Daring & Luring

Standar Pelayanan Permintaan Data dan Informasi Hukum

Layanan penyediaan data dan informasi hukum kepada masyarakat, Perangkat Daerah, dan pihak yang berkepentingan melalui penyampaian informasi hukum yang akurat, mudah diakses, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Permohonan Pendapat Hukum

Layanan pemberian pendapat hukum kepada Perangkat Daerah atas permasalahan hukum yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Detail Layanan