Layanan Standar Pelayanan Pencatatan Penomoran Produk Hukum Daerah

Luring

Layanan Pencatatan Penomoran Produk Hukum Daerah meliputi kegiatan:

Menerima permohonan pencatatan dan penomoran Produk Hukum Daerah dari Perangkat Daerah atau unit kerja terkait.
Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen Produk Hukum Daerah yang akan diberikan nomor.
Melakukan pencatatan Produk Hukum Daerah dalam register penomoran sesuai jenis dan tahun.
Menetapkan atau memberikan nomor Produk Hukum Daerah sesuai urutan dan ketentuan yang berlaku.
Menginformasikan nomor Produk Hukum Daerah kepada Perangkat Daerah atau unit kerja pemohon.
Melakukan pengadministrasian dan pengarsipan dokumen Produk Hukum Daerah yang telah diberikan nomor.
Melakukan pemutakhiran data penomoran sebagai bagian dari pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Layanan Publik

Layanan Lainnya

Daring & Luring

Daftar Layanan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lamongan

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati

Layanan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati untuk menyelaraskan substansi, materi muatan, dan teknik penyusunan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah agar sesuai ketentuan dan tidak tumpang tindih.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

Layanan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah untuk menyelaraskan substansi, materi muatan, dan teknik penyusunan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah agar menghasilkan rancangan yang selaras dan tidak tumpang tindih.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Penanganan Perkara

Layanan penanganan perkara yang meliputi penerimaan, penelaahan, koordinasi, penyusunan bahan hukum, dan pendampingan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Layanan pendampingan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Produk Hukum Daerah melalui konsultasi, fasilitasi, koordinasi, dan pemberian masukan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Layanan pengelolaan, pemutakhiran, penataan, dan penyebarluasan dokumentasi serta informasi hukum melalui JDIH untuk memudahkan masyarakat dan perangkat daerah memperoleh informasi hukum

Detail Layanan

Daring & Luring

Standar Pelayanan Permintaan Data dan Informasi Hukum

Layanan penyediaan data dan informasi hukum kepada masyarakat, Perangkat Daerah, dan pihak yang berkepentingan melalui penyampaian informasi hukum yang akurat, mudah diakses, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail Layanan

Luring

Standar Pelayanan Permohonan Pendapat Hukum

Layanan pemberian pendapat hukum kepada Perangkat Daerah atas permasalahan hukum yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Detail Layanan